Pada Rabu, 25 Desember 2024, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan tanggapannya mengenai kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku. Menurut Cak Imin, tidak ada yang berani mempolitisasi kasus hukum secara terang-terangan.
Reaksi Cak Imin terhadap Langkah KPK
Cak Imin mengungkapkan kekagetannya terhadap langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia berharap agar Hasto dapat menghadapi kasus hukum tersebut dengan lapang dada. “Saya kira kita semua kaget sekaligus prihatin, semoga Pak Hasto melalui ini dengan sabar dan kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.
Reaksi PDIP terhadap Kasus Hasto Kristiyanto
PDIP juga memberikan respons terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka. Mereka menduga adanya politisasi hukum dalam kasus ini. PDIP menyebut pemanggilan terhadap Hasto terkait suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebagai bagian dari upaya politisasi hukum.
Analisis Terhadap Kasus Hasto Kristiyanto
Sejumlah pihak menilai bahwa kasus ini tidak hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga memiliki muatan politis yang kuat. Ada indikasi bahwa kasus ini dapat menjadi bentuk tekanan terhadap PDIP dan para kader partai tersebut. Hal ini menciptakan keraguan terhadap objektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Proses Hukum dan Tantangan Bagi Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya. Dia perlu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya tidak melanggar hukum dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau suap. Proses hukum ini akan menjadi ujian bagi integritas dan reputasi politiknya.
Penutup
Dalam kasus Hasto Kristiyanto, masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Politisasi hukum harus dihindari agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Semua pihak diharapkan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
