Jakarta, VIVA – Ahli kebijakan publik, Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang ia sebut telah melakukan kudeta terhadap partai yang membesarkan namanya.
Pernyataan itu disampaikan dalam seminar bertajuk “Seminar Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa, dan Akibat Hukumnya” di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 26 November 2024.
Menurut Said Didu, kudeta tersebut dimulai pada November 2015 saat Jokowi mulai meninggalkan partai pendukungnya dan menggandeng oligarki untuk memperkuat kekuasaannya.
Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN saat tiba di Mapolresta Tangerang
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
“Saya ingin menjelaskan Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015.
Pentingnya Memahami Oligarki dalam Pemerintahan Jokowi
Di tengah gencarnya isu politik dan pemerintahan di Indonesia, pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Said Didu mengenai oligarki dalam pemerintahan Jokowi menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut bahwa negara ini sudah ‘dikudeta’ oleh Jokowi bersama oligarki. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Pengaruh Oligarki dalam Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi
Said Didu juga menyoroti reshuffle Kabinet Kerja Jokowi pada Juli 2016 sebagai puncak pengaruh oligarki. Beberapa menteri yang dinilai berintegritas, seperti Sudirman Said, Rizal Ramli, dan Anies Baswedan, dikeluarkan dari kabinet. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar peran oligarki dalam pengambilan keputusan di pemerintahan saat itu.
Pentingnya Kembali Kedaulatan Negara dari Oligarki
Menutup pernyataannya, Said Didu menyerukan kepada rakyat untuk merebut kembali kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki. Ia juga meminta agar masyarakat mendukung tokoh-tokoh yang berkomitmen mengembalikan kedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam visi “Paradoks Indonesia” milik Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan memperjuangkan kedaulatan negara dari pengaruh oligarki.
Dampak Kebijakan Oligarki dalam Pemerintahan Jokowi
Said Didu juga menyoroti sejumlah kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bukti dominasi oligarki dalam pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pesanan oligarki dengan tujuan untuk mengubah arah pembangunan demi keuntungan segelintir orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap masyarakat luas.
Pemikiran Kritis terhadap Pemerintahan Jokowi
Dalam konteks pemikiran kritis terhadap pemerintahan Jokowi, pernyataan Said Didu memberikan sudut pandang yang menarik untuk dipertimbangkan. Dengan menggali lebih dalam mengenai peran oligarki dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah, masyarakat dapat lebih memahami dinamika politik yang terjadi di Tanah Air.
Melalui pernyataan kontroversialnya, Said Didu mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, namun juga menjadi bagian dari perubahan demi mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat. Dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun negara yang lebih adil dan berdaulat.
