Jakarta, VIVA – Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menilai jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan sentimen positif dari publik. Salah satu sentimen itu gaya diplomasi Prabowo di forum internasional.
Gaya Prabowo dalam pidato di forum internasional menyoroti banyak isu. Hal itu termasuk peringatan Prabowo kepada koruptor meyakinkan pendukung utamanya bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu berpotensi jadi strong leader yang memajukan ekonomi.
“Sentimen publik amat positif. Namun, ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, Kamis, 26 Desember 2024.
Menurut Denny, di tahun pertamanya sebagai RI 1, Prabowo menggaungkan banyak program utama menyasar sektor strategis. Terkait itu, LSI Denny JA menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi.
Riset yang dilakukan LSI Denny JA membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.
LSI Denny JA menyampaikan dalam temuannya ada tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara, satu program dapat tantangan signifikan dari publik.
Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi. Program itu diketahui dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen.
Denny Januar Ali, Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA
Alasan program itu diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak.
**Mengulas Sentimen Publik terhadap Program Prabowo**
**Program Swasembada Pangan**
Program yang menargetkan swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun mendapat respon positif dari publik. Namun, ada kritik terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.
**Program Kesejahteraan Guru dan Rehabilitasi Sekolah**
Program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Namun, tantangan utamanya adalah bisa menerapkan keadilan distribusi anggaran.
**Program Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen**
Program target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau, mendapat sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat masih skeptis terhadap realisasi target yang tinggi.
**Program Penurunan Prevalensi Stunting**
Program penurunan prevalensi stunting dengan program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal juga mendapat respon positif dari publik. Tantangannya adalah distribusi program yang merata hingga daerah terpencil.
**Program Penyediaan 3 Juta Rumah**
Penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal, mendapat dukungan positif meskipun masih ada kritik terkait efisiensi program.
**Kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN)**
Kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 disambut baik oleh kalangan pekerja.
**Isu Pilkada melalui DPRD**
Program Pilkada melalui DPRD menuai sentimen negatif dari publik. Denny JA menyarankan agar fokus diberikan pada program-program yang telah mendapat dukungan positif dan meningkatkan transparansi.
**Kesimpulan**
Dalam menghadapi berbagai program besar, Pemerintah perlu memperhatikan respon dan sentimen publik. Transparansi, distribusi yang adil, dan mekanisme pengawasan yang kuat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan lupakan pelajaran dari masa lalu terkait isu Pilkada melalui DPRD yang pernah menuai penolakan publik yang besar.
**Metode Penelitian**
LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional dalam survei ini. Data diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET untuk menggali opini publik di ruang digital. Survei dilakukan selama satu bulan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai platform digital seperti media sosial, media online, forum diskusi, dan podcast.
**Tantangan dan Rekomendasi**
Tantangan utama adalah menjaga dukungan publik terhadap program-program besar yang diusung. Prabowo perlu memastikan program-programnya dapat direalisasikan dengan efisien dan efektif. Transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan program juga menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan publik.
