Kamis, 26 Desember 2024 – 11:41 WIB
Jakarta, VIVA – Status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto jadi sorotan luas. Muncul spekulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan politisasi hukum terhadap Hasto.
Terkait itu, pakar politik Adi Prayitno menganalisa setiap kasus hukum yang terjadi pada elite partai menimbulkan dua distingsi yakni dugaan adanya politisasi dan murni proses hukum. Dia menyinggung Harun Masiku yang sudah jadi tersangka dan buronan KPK selama hampir lima tahun.
Namun, menurut dia, dalam dinamika politiknya kasus Harun Masiku selalu ditempel dengan Hasto. Ia menyebut misalnya saat Hasto bersuara kritis dalam momen pilpres dan pilkada terhadap pihak tertentu, maka muncul lagi isu terkait Harun Masiku.
“Argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan, bahwa kasus Hasto ini itu lebih kental nuansa politisnya,” kata Adi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Kamis, 26 Desember 2024.
Adi juga tak menafikan kasus Harun Masiku yang sudah menggantung hampir 5 tahun itu menyeret nama Hasto. Tapi, ia heran dengan KPK yang baru saat ini menetapkan status Hasto sebagai tersangka.
Baca Juga :
Cekal Hasto dan Yasonna, Eks Penyidik Sebut Langkah KPK Tepat: Saksi Kunci Harus Dicekal
“Dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam suap yang sebenarnya jumlahnya tak terlampau banyak. Apalagi ini kan kasusnya cukup lama.”
### Mengapa Penyelidikan Terhadap Hasto Baru Dilakukan Setelah Lima Tahun?
Menurut Adi, ada pertanyaan yang mengganjal mengenai mengapa penyelidikan terhadap Hasto baru dilakukan setelah lima tahun. Dia menyoroti bahwa jika sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, mengapa hal tersebut tidak segera diungkap dan diproses sejak awal.
### Kritik Terhadap KPK dalam Pengumuman Kasus Korupsi
Adi juga mengkritik KPK karena dinilai berbeda dalam mengumumkan kasus korupsi. Meskipun status tersangka Hasto sudah ramai diberitakan di media massa dan media sosial, KPK belum mengumumkan secara resmi. Hal ini menimbulkan keheranan Adi terhadap KPK yang belum bisa memastikan status tersangka Hasto ketika dikonfirmasi oleh media.
### Harun Masiku Sebagai Target Utama Kasus
Adi juga menyoroti bahwa Hasto bukanlah target utama dalam kasus tersebut. Harun Masiku seharusnya menjadi target utama, namun hingga kini masih buron selama hampir lima tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesulitan KPK dalam mencari Harun Masiku.
### Penegakan Hukum di Atas Segala-galanya
Adi menekankan pentingnya penegakan hukum di atas segala-galanya. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan dengan mengungkap pokok persoalan terlebih dahulu sebelum menindak orang-orang terlibat di sekitarnya. KPK, sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya fokus pada kasus-kasus yang berdampak besar terhadap kerugian negara.
### Fokus KPK pada Kasus dengan Kerugian Besar Negara
Adi berpendapat bahwa KPK seharusnya fokus pada kasus-kasus dengan kerugian besar negara, seperti kasus yang merugikan triliunan atau ratusan miliar. Dia menyoroti bahwa kasus Harun Masiku, Sekjen PDIP, memiliki kerugian yang tidak terlampau signifikan dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang merugikan negara dalam jumlah yang jauh lebih besar.
Dengan demikian, Adi menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan fokus pada kasus-kasus yang memiliki dampak besar terhadap kerugian negara, dan KPK harus bekerja lebih keras dalam mengungkap kasus-kasus yang merugikan negara dalam skala yang lebih besar.
