Senin, 25 November 2024 – 22:02 WIB
Jakarta, VIVA – PDIP merespons terkait Alwin Jabarti Kiemas yang jadi tersangka kasus judi online melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). PDIP menilai proses penetapan tersangka Alwin Jabarti merupakan politisasi hukum.
Baca Juga :
“Dalam proses pemilu, kami sering menghadapi penyusupan dan infiltrasi. Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ditahan sebulan sebelumnya adalah contoh nyata politisasi hukum,” ujar Juru Bicara PDIP, Chico Hakim dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.
Baca Juga :
Irjen Karyoto Ingin Usut Dugaan Korupsi yang Dilakukan Oknum Pegawai Komdigi Terlibat Judi Online
Chico mengatakan bahwa penggunaan instrumen hukum merupakan bentuk pengkhianatan demokrasi. Namun, rakyat Indonesia disebut mengetahui judi online berkembang karena dibekingi oleh aparat.
“Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” kata Chico.
Baca Juga :
Di sisi lain, Chico menegaskan bahwa PDIP mengutuk keras maraknya judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung soal kasus Ferdy Sambo yang terjadi pada tahun 2022 silam.
Menurut Chico, aparat seharusnya mengusut tuntas kasus judi online agar tidak berlarut-larut hingga masa kini. Ia menyebut ketidakseriusan dalam memberantas judi online mencerminkan lemahnya komitmen penegakan hukum.
“Kami mengutuk keras maraknya judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Praktik judi online yang melibatkan dukungan dari oknum aparat, sebagaimana terungkap dalam kasus Ferdy Sambo, diyakini telah meluas ke berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan institusi penegak hukum,” ujar Chico.
Maka itu, PDIP mendesak agar dibentuknya Komite Khusus Independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, dan penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal yang digunakan untuk kepentingan politik.
“Mafia judi online, narkoba, dan tambang ilegal dengan kapitalisasi dana yang besar telah terindikasi bermain dalam pilpres, pileg, dan pilkada.
