Jakarta, VIVA – Cawe-cawe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah ikut membantu mengerjakan, atau ikut menangani. Istilah ini mencuat dalam politik Tanah Air jelang Pemilu 2024. Terutama dikaitkan dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI 2019-2024.
Di tahun terakhir kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi dituduh melakukan cawe-cawe dalam beberapa peristiwa. Jokowi sendiri saat proses politik Pemilu 2024, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, mengakui kalau dirinya akan cawe-cawe.
“Saya harus cawe-cawe,” kata dia dalam perbincangan dengan para pemimpin media massa, Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.
Baca Juga :
Terpopuler: Melody Sharon Seret Suami Usai Ketahuan Selingkuh, dan Hasto Suruh Harun Masiku Kabur
Walau dalam konteks pernyataan itu, Jokowi sendiri mengatakan cawe-cawe yang dimaksud tidak untuk mendukung salah satu calon. Tetapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar agar demokrasi tetap berjalan.
Namun, situasi politik memanas di tengah kontestasi Pilpres 2024 terutama. Tidak saja pertarungan antara partai politik dan koalisinya dalam mengusung capres-cawapres tertentu. Tetapi juga, mulai muncul kekhawatiran akan intervensi kekuasaan, pemilu yang tidak fair, dan perlakuan penguasa terhadap calon yang tidak ‘didukung’ oleh penguasa.
Baca Juga :
Hasto Jadi Tersangka KPK, Komarudin Watubun: Omongan Megawati Soal PDIP Diawut-awut Terbukti
Ada sejumlah momentum dan peristiwa, yang dinilai sebagai bentuk cawe-cawe.
Pada menjelang Pilpres 2024 dan di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, Nasdem tidak diundang dalam rapat partai pemerintah. Pada 2 Mei 2023, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, namun Nasdem tidak termasuk di antaranya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Nasdem dianggap berseberangan karena telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menilai bahwa Nasdem tidak diundang karena dianggap tidak bersama-sama dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Jokowi mengakui bahwa Nasdem tidak diundang karena telah memiliki koalisi sendiri yang tidak bersama-sama dengan partai politik lain di pemerintahan. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi juga melakukan pembagian bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, sebagai persiapan menjelang pencoblosan.
