Rabu, 25 Desember 2024 – 12:22 WIB
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Anis Byarwati memuji dan mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Anis juga mewanti-wanti agar kebocoran anggaran bisa terus diminimalkan.
Berbagai Program Prioritas Pemerintah dalam APBN 2025
Anis menekankan, meskipun audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sudah dilakukan setiap tahun, namun potensi kebocoran anggaran masih ada. Kata dia, kebocoran itu baik di pos pendapatan negara, terutama pajak, maupun di pos belanja negara.
Anis pun menyoroti indikator tingginya kebocoran anggaran yang tercermin dalam angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,5. ICOR merupakan parameter yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara.
Menurut dia, semakin kecil angka ICOR maka makin efisien biaya investasi untuk menghasilkan output tertentu. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, angka ICOR berkisar antara 4,0 hingga 5,0. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih kurang kompetitif.
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Negara
Lebih lanjut, Anis juga mengingatkan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan masalah yang masih ada dalam pengelolaan anggaran negara.
“Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Apresiasi terhadap Program Prioritas Pemerintah
Kendati begitu, Anis apresiasi terhadap pos belanja program prioritas pemerintah yang telah diakomodasi dalam APBN 2025.
“Tentunya kita berkomitmen untuk membantu menyukseskan program Quick Win pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Beberapa program yang menjadi fokus perhatian Legislator Dapil DKI Jakarta I itu antara lain Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang mencakup pemberian makan siang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita. Selain itu, peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, dari prasekolah hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Kemudian, Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Masih terkait kesehatan, pemerintah juga memiliki target pembangunan Rumah Sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah, dengan peningkatan RS tipe D menjadi RS tipe C serta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
Tak hanya itu, anggota Badan Legislasi DPR RI itu juga menaruh harapan pada Program Renovasi Sekolah.
“Program Renovasi Sekolah akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK di seluruh Indonesia. Harapannya akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah,” ujarnya.
