Pada Jumat, 29 November 2024 pukul 18:24 WIB, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas membantah keterlibatan partai cokelat atau parcok dalam pemenangan paslon tertentu di Pilkada 2024.
Penjelasan Habiburokhman tentang Hoaks Parcok
Habiburokhman menegaskan bahwa isu keterlibatan parcok dalam Pilkada 2024 hanyalah hoaks belaka. Dia menyebut spekulasi tersebut sebagai upaya untuk mencemarkan institusi Polri.
“Justru sebaliknya ya. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang, terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa anggota DPR yang menyebarkan isu terkait partai cokelat sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Permintaan Bukti kepada Anggota DPR
MKD akan meminta bukti kepada anggota DPR terkait pernyataannya mengenai dugaan keterlibatan parcok di Pilkada serentak 2024. Habiburokhman menekankan pentingnya memiliki bukti yang valid dalam setiap tuduhan yang disampaikan.
“Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti?” ujar Habiburokhman.
Klarifikasi tentang Keterlibatan Kapolri
Habiburokhman menegaskan bahwa tidak mungkin Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mendukung pemenangan paslon tertentu dalam Pilkada. Dia menekankan bahwa Kapolri tidak akan menggunakan institusinya untuk kepentingan politik.
Deddy Yevri Sitorus tentang Hasil Pilgub Jateng 2024
Sebelumnya, Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Bappilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa Jawa Tengah (Jateng) kini bukan lagi kandang banteng. Menurutnya, PDIP kalah di Pilgub Jateng 2024 dan kini Jateng dikenal sebagai kandang bantuan sosial (bansos) dan parcok.
Deddy menjelaskan bahwa PDIP kalah telak di Jateng dan paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berhasil meraih kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Jateng telah berubah.
Kesimpulan
Dalam menghadapi informasi terkait Pilkada 2024, penting bagi masyarakat untuk tidak terpancing oleh hoaks dan spekulasi yang dapat merusak citra institusi dan proses demokrasi. Kita perlu selalu meminta bukti yang valid dan tidak terjebak dalam narasi politik yang tidak benar.
